nusakini.com-Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengajak para taruna/i khususnya dalam hal ini Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk bersiap menghadapi dua tantangan besar kedepannya. Kedua tantangan itu adalah revolusi industri 4.0 yang semakin dekat dan kompetitif, dan tantangan 100 tahun Indonesia di tahun 2045. 

Hal tersebut disampaikan saat memberi kuliah umum kepada 1.500 Taruna Poltekip dan Poltekim, di Balai Kartini Jakarta, Rabu (14/11). “Revolusi industri 4.0 menjadi momok yang membuat semua orang mulai bergerak, karena dengan kondisi demikian akan terjadi perubahan besar seperti yang terjadi pada revolusi pertama menuju revolusi industri kedua dan seterusnya,” ujarnya. 

• Sambut HUT Ke-63, Kementerian PANRB Adakan Layanan Paspor
• Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif
• Verifikasi dan Observasi Lapangan KIPP Digelar Secara Daring
• Membentuk ASN Kementerian PANRB sebagai Penggerak BerAKHLAK
• Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

Adapun tantangan kedua adalah menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Hal itu terkait cita-cita Presiden pertama Soekarno, bahwa pada usia 100 tahun Indonesia akan menjadi negara terbesar, bahkan masuk empat negara raksasa di dunia. “Dan kalianlah yang menjadi pionir di saat Indonesia menginjak umur 100 tahun pada 2045,” katanya. 

Dikatakan, sebagai petugas Keimigrasian bukan hanya sekadar patuh menjalankan perintah saja, namun juga bersikap kritis dan cermat. Pekerjaannya tidak hanya administratif mengurus paspor, tapi juga aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan informasi dunia. Apalagi Indonesia memiliki tidak hanya pintu masuk resmi namun ada pintu perlintasan yang sejak dulu kala dilewati para pelintas batas. 

Demikian pula dalam konteks pembinaan warga yang bermasalah hukum di lembaga pemasyarakatan (Lapas), semakin beradaptasi dengan perkembangan jaman, selain merubah modus-modus kejahatan menjadi semakin terbarukan. “Oleh sebab itu para sipir dituntut untuk memiliki kompetensi guna mengatasi permasalahan warga binaan yang semakin beragam permasalahannya,” ujar Syafruddin. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa hampir setiap Kementerian/Lembaga memiliki sekolah kedinasan, yang bertujuan untuk menghasilkan SDM yang kompetitif guna menghadapi tantangan global serta dua tantangan besar. Menteri beharap, apa yang dihasilkan sekolah kedianasan dapat memberikan yang terbaik dan membawa perbaikan kualitas pelayanan publik. 

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menggarisbawahi bahwa 20 atau 30 tahun mendatang, para taruna merupakan calon pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya para taruna harus mempersiapkan diri dengan memperbaiki integritas serta moralitas agar dapat menghadapi segala bentuk tantangan kedepan. “Kita menyiapkan untuk menjadi petarung sejati, sebagai abdi negara yang memiliki integritas, punya pengetahuan, punya semagat kerja dan punya bakti kepada bangsa,” ujarnya.(p/ab)